Sekda Soppeng Buka Sosialisasi Penanganan Gratifikasi, WBS dan Pemetaan Pegawai Non ASN

SOPPENG - Mewakili Bupati Soppeng, Sekretaris daerah Kab. Soppeng Drs. Andi Tenri Sessu, M. Si menghadiri acara Sosialisasi penanganan gratifikasi, benturan kepentingan, Whisleblowing System (WBS) dan Updating data pemetaan pegawai Non ASN tahun 2022 lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab.Soppeng, bertempat di Aula Diklat BKPSDM Kab. Soppeng. Senin, 29 Agustus 2022.

Kepala BKPDSDM Kab. Soppeng, Hj. A. Maria Razak, SE dalam laporannya, Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk dijadikan momentum strategis dalam rangka pembinaan Aparatur Sipil Negara lebih lanjut pada masa-masa yang akan datang. Adanya Persamaan Persepsi Terhadap Penyelesaian Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Mendorong masing-masing Instansi Pemerintah untuk mempercepat proses Validasi data dan menyiapkan Rodman Penyelesaian Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Membangun komunikasi Positif atas Penyelesaian Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

Baca juga: Ketua TP PKK Sulsel Dorong Kader Bangun Sinergitas Dukung Program Pemerintah

Adapun para peserta sosialisasi Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Whistleblowing System (WBS) dan Updating Data Pemetaan Pegawai Non ASN Tahun 2022 sebanyak 70 orang yang terdiri dari para pejabat Administrator, para Kasubag umum dan Kepegawaian lingkup pemerintah Kab. Soppeng. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari.

Mewakili Bupati Soppeng, Sekretaris daerah Kab. Soppeng Drs. Andi Tenri Sessu, M. Si membuka secara resmi kegiatan sosialisasi ini yang mana dalam sambutannya menyampaikan sosialisasi merupakan tindak lanjut peraturan Menteri PANRB ( Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ) nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Tak hanya itu, sosialisasi ini juga merupakan tindak lanjut laporan hasil evaluasi pelaksanaan benturan kepentingan pada pemerintah daerah. Laporan ini akan menjadi bagian atau bahan sebagai upaya kita dalam mencapai nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) untuk lebih meningkat lagi, dimana saat ini Kab. Soppeng berada di posisi ke 4 (empat). Sehingga melalui kegiatan ini, akan mendorong pencapaian nilai di MCP.

Baca juga: Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM RI Diperpanjang

Benturan kepentingan ini biasanya muncul karena kita berhubungan dengan banyak orang, baik itu keluarga, sahabat maupun orang lain. Sehingga untuk mengatasi benturan kepentingan ini dapat dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu melakukan tugas dan tanggung jawab apapun itu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, kita harus pandai menggunakan wewenang, kekuasaan dan kedudukan yang dimiliki agar benturan kepentingan ini tidak terjadi karena kita berada di dalam satu sistem pemerintahan.

Pada kesempatan ini juga dilakukan Updating data pemetaan pegawai Non ASN berdasarkan Surat Menteri PANRB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, saya berpesan kepada pengelolah kepegawaian atau yang menangani yang Non ASN ini agar mencermati baik-baik apa yang disyaratkan di aturan, maka itu yang diikuti karena resikonya bisa berdampak tindak pidana karena kita memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah diisyaratkan.

Baca juga: Pasca BBM Naik, Pemerintah Salurkan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai, Sulsel Telah Tembus 396 Ribu Lebih KPM

Kami semua paham bahwa kondisi sekarang Non ASN memerlukan pengakuan dari pemerintah baik lingkup instansi, kabupaten maupun nasional, kami memahami hal tersebut tapi jangan lupa bahwa ada aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu melakukan Updating data. Jadi jika nanti ada yang tidak bersyarat maka sampaikanlah ke pihak yang bersangkutan bahwa kita tidak melanjutkan Updating ini karena tidak bersyarat dengan Undang-Undang yang berlaku.

Adapun yang menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut yaitu Vida Nurmawan, SE.AK, M.Si, Inspektur pembantu bidang pencegahan dan investasi inspektorat Kab. Soppeng.

Baca juga: Bukhori Yusuf: Dewas BPKH Terpilih Harus Jaga Sustainabilitas Keuangan Haji

Turut hadir pada kegiatan sosialisasi ini, Kepala Inspektorat Kab.Soppeng Drs. Andi Mahmud, MM.

(**)

Baca juga: Disbudpar Sulsel Satukan Persepsi Pendataan Tenaga Non ASN